Peringatan HUT Sulut ke-61 Disorot, Bupati dan Wali Kota ‘Dikesampingkan’

Manado, Beritaeksklusif – Pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pada pagi ini menyisakan kritik tajam dari berbagai pihak terkait tata letak dan pengaturan protokoler yang dinilai tidak profesional. Sorotan utama tertuju pada penempatan para Bupati dan Wali Kota yang tidak duduk di panggung utama, menciptakan kesan bahwa mereka ‘dikesampingkan’.

​Para Bupati dan Wali Kota se-Sulut yang seharusnya menempati posisi terhormat sebagai bagian integral dari pimpinan provinsi, justru ditempatkan di sisi kiri panggung, di bawah jajaran panggung utama. Kondisi ini berbanding terbalik dengan pemandangan di panggung utama itu sendiri, di mana beberapa kursi dibiarkan kosong sepanjang acara.

​Pemandangan kursi-kursi kosong tersebut mengindikasikan lemahnya antisipasi dan koordinasi dari panitia penyelenggara.

Seharusnya, konfirmasi kehadiran tamu VIP dapat dilakukan jauh sebelum acara dimulai.

Jika ada kursi yang tidak terisi, panitia bisa mengantisipasinya dengan memindahkan tamu dari barisan belakang ke depan untuk menjaga kesan kerapian dan keseriusan acara.

​Tidak hanya itu, komposisi tamu yang duduk di panggung utama juga menimbulkan pertanyaan besar.

Beberapa tamu yang menurut banyak pihak tidak memiliki hierarki protokoler setinggi kepala daerah justru menempati kursi-kursi strategis. 

Hal ini menciptakan kontras yang mencolok dengan penempatan para Bupati dan Wali Kota di bawah panggung, memicu spekulasi dan kekecewaan di kalangan mereka yang memahami tata krama keprotokoleran.

​Seorang pengamat keprotokoleran yang enggan disebutkan namanya menyatakan, “Tata letak ini sangat tidak sesuai dengan hierarki.

Posisi para bupati dan wali kota seharusnya duduk di panggung utama. Ini bukan hanya soal tempat duduk, tetapi juga soal penghormatan terhadap pimpinan daerah. Jika tata krama dasar seperti ini diabaikan, kredibilitas penyelenggara patut dipertanyakan.”

​Peristiwa ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Provinsi Sulut agar evaluasi menyeluruh dapat dilakukan untuk memastikan insiden serupa tidak terulang di masa depan.

Pelaksanaan acara kenegaraan yang profesional dan sesuai aturan protokoler adalah cerminan dari kinerja tata kelola pemerintahan yang baik.

(Ardy)